Pantau - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait reformasi institusi kepolisian, Jumat (19/12/2025).
Dalam pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, pengacara, pengusaha, dan mahasiswa, Mahfud menerima berbagai masukan dan kritik terhadap kondisi kepolisian saat ini.
“Kami mendapat banyak masukan, memberi bekal kepada kami bahkan memberi kritik internal juga kepada Polri, kenapa Polri seperti sekarang, seragamnya seperti itu, penampilannya seperti itu,” ujar Mahfud.
Reformasi Menyeluruh: Struktural, Instrumental, dan Kultural
Masukan yang disampaikan mencakup pentingnya reformasi struktural, instrumental, dan kultural di tubuh Polri, serta perlunya memperkuat kerja sama dengan elemen masyarakat.
Mahfud menyatakan bahwa Polri menjadi fokus utama reformasi karena perannya yang sentral dalam menjaga ketertiban masyarakat dan tingginya sorotan publik terhadap institusi ini.
Ia menilai perlunya pembenahan serius untuk mengembalikan citra dan wibawa kepolisian di tengah masyarakat.
Mahfud juga menyoroti tampilan luar polisi yang dinilai terlalu militeristik, termasuk penggunaan sepatu boot oleh petugas staf.
“Mungkin ada kebijakan lain tentang pakaian polisi, sekarang yang di staf juga pakai sepatu boot, itu kesannya militeristik. Kenapa tidak sepatu PDH, saya lihat panglima TNI justru pakai PDH. Khan lucu, pakaian akan ada pengaruhnya terhadap perilaku,” ungkap Mahfud.
Ia menegaskan bahwa tampilan polisi berpengaruh langsung pada persepsi publik terhadap karakter institusi.
Made Mangku Pastika Usulkan Standar Pendidikan Lebih Tinggi
Dalam forum tersebut, Mahfud turut menyoroti sosok Made Mangku Pastika sebagai contoh teladan polisi yang profesional.
“Pak Mangku Pastika tidak pernah bertanya uangnya dari mana, semua urusan beres dan bisa dipertanggungjawabkan, peristiwa Bali itu sangat mengerikan... tapi Pak Mangku Pastika berhasil menyelesaikan dengan baik,” katanya.
Made Mangku Pastika yang hadir dalam pertemuan tersebut, memberikan masukan terkait peningkatan kualitas SDM Polri, terutama dalam hal pendidikan.
“Kalau yang di staf, reserse, menurut saya harus sarjana minimal S1 syukur-syukur S2, sekarang kepala desa saja S2 sedangkan dia sendiri hanya tamatan SMA dengan tambahan sekolah polisi hanya 6 bulan,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa istilah seperti Bhabinkamtibmas atau bintara sudah tidak relevan jika petugas tersebut harus berinteraksi langsung dengan masyarakat desa yang kini lebih berpendidikan dan kritis.
Aspirasi yang dihimpun dari Bali ini akan menjadi bagian dari rekomendasi KPRP dalam mendorong reformasi Polri secara menyeluruh.
- Penulis :
- Aditya Yohan
