Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 400 subsidi sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni 2026 sebagai upaya memastikan lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui industri.
Selama ini, banyak siswa SMK menghadapi kenyataan bahwa ijazah saja belum cukup untuk memenuhi persyaratan perusahaan yang menuntut bukti kompetensi formal.
Biaya sertifikasi yang tidak murah menjadi beban tambahan, terutama bagi keluarga petani, nelayan, dan pekerja informal di Lombok dan Sumbawa.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan program tersebut dirancang untuk menjawab persoalan tersebut dengan memastikan lulusan memiliki pengakuan resmi atas keterampilan yang dimiliki.
Data Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK secara nasional masih relatif tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain.
Kondisi itu menjadi alarm bahwa sistem pendidikan vokasi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Program 400 sertifikat gratis dinilai bukan sekadar angka, melainkan simbol pergeseran orientasi kebijakan pendidikan dari hanya menamatkan sekolah menjadi memastikan daya saing lulusan.
Di NTB, tantangan tersebut semakin terasa karena bonus demografi sedang berlangsung dengan jumlah usia produktif jauh lebih besar dibanding usia nonproduktif.
Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi berubah dari peluang menjadi beban sosial.
Ketika sertifikat telah digenggam dan akses ke industri mulai terbuka, fokus pembangunan pendidikan vokasi bergeser pada sejauh mana daerah mampu menempatkan generasi mudanya di panggung ekonomi yang lebih luas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
