
Pantau - Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota Developing Eight (D-8), terutama di sektor industri halal, sebagai upaya untuk memberikan manfaat konkret dari kemitraan antaranggota organisasi tersebut.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, menyampaikan hal tersebut pada Jumat, 19 Desember 2025, di Jakarta.
"Walaupun dalam catatan, Indonesia yang paling memperoleh keuntungan karena kita manfaatkan sekali, ya kita mau negara-negara lain pun melakukan hal yang sama," ungkapnya.
Indonesia Akan Pimpin D-8 dan Gelar Halal Expo pada 2026
Mulai tahun 2026, Indonesia akan memegang keketuaan D-8 dan berencana menyelenggarakan forum bisnis, dialog antara pelaku usaha dan pemimpin negara anggota, serta Halal Expo sebagai ajang promosi industri halal.
Tri menyebut antusiasme negara anggota sangat tinggi terhadap rencana tersebut.
"Kemarin saya sudah memperkenalkannya dalam pertemuan di Mesir. Antusiasme negara-negara lain sangat tinggi untuk berpartisipasi di Halal Expo," ia mengungkapkan.
Tri menambahkan bahwa D-8 belum pernah menyelenggarakan pameran produk halal sebelumnya, sehingga inisiatif ini menjadi terobosan penting.
Menurutnya, peran negara-negara berkembang semakin penting di tengah ketidakpastian global dan perubahan besar dalam tatanan dunia internasional.
Indonesia menekankan perlunya peningkatan representasi negara berkembang di lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia, dan IMF, karena saat ini belum mencerminkan realitas global.
Indonesia juga aktif mendorong reformasi global melalui keikutsertaan dalam forum seperti BRICS, MIKTA, dan G20.
Industri Halal Jadi Fokus Prioritas Kerja Sama Ekonomi D-8
Direktur Eropa II Kemlu RI, Punjul Setya Nugraha, yang pernah menjabat sebagai Direktur Kerja Sama Ekonomi D-8, menegaskan bahwa mandat utama organisasi ini adalah kerja sama ekonomi, bukan pertahanan.
"Jadi kalau pun nanti misalnya negara-negara (D-8) kemudian memandang perlu pengembangan kerja sama ekonomi di sektor industri strategis, pendekatannya pasti (pendekatan) ekonomi … tidak pada aspek pertahanannya," ujarnya.
Halal Expo akan dilaksanakan bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang akan digelar pada April 2026 di Indonesia.
Expo tersebut diharapkan menjadi sarana peningkatan kolaborasi di sektor industri halal antaranggota D-8.
Punjul menjelaskan bahwa industri halal selama ini belum menjadi fokus utama dalam agenda kerja sama D-8, sehingga melalui keketuaannya Indonesia akan mendorong sektor ini menjadi prioritas bersama.
Indonesia juga menargetkan menjadikan D-8 sebagai pusat industri halal global dengan mengembangkan potensi negara anggota secara kolektif.
Indonesia akan menjabat sebagai Ketua D-8 untuk periode 2026–2027 dengan mengusung tema "Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity."
KTT D-8 2026 akan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk meneguhkan kepemimpinannya di forum negara-negara berkembang.
D-8 sendiri merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang dibentuk pada 15 Juni 1997 dan beranggotakan delapan negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim: Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota penuh D-8 pada Maret 2025.
- Penulis :
- Arian Mesa







