Pantau - PDI Perjuangan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kadernya, yakni Bupati Bekasi dan Bupati Ponorogo, yang terjerat kasus korupsi.
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa partainya berkomitmen mendukung penegakan hukum dan tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
"Secara prinsip PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan," ungkapnya.
Namun, Andreas mengingatkan agar KPK sebagai lembaga penegak hukum bersikap adil, tidak tebang pilih, dan tidak dijadikan sebagai alat politik oleh pihak tertentu.
Menurutnya, masyarakat telah melihat banyak indikasi kasus korupsi yang lebih besar, namun tidak ditindaklanjuti dan bahkan menghilang begitu saja.
PDIP Tegaskan Tidak Pernah Ajarkan Korupsi
Andreas menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan pimpinan partai lainnya secara konsisten mengingatkan seluruh kader agar tidak terlibat korupsi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa apabila ada kader yang terlibat korupsi, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi, bukan partai.
"Kendatipun demikian, ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi, yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi," tegas Andreas.
Jika diperlukan, PDIP siap memberikan pendampingan hukum kepada kadernya melalui badan partai yang membidangi urusan hukum.
"Namun demikian, partai tidak akan menyerah untuk tetap mendidik kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif," ia mengungkapkan.
Dua Kader PDIP Terjaring OTT KPK
Sebelumnya, KPK telah menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ade Kuswara diketahui merupakan kader PDIP dan diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa.
Pada bulan November lalu, KPK juga menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga berasal dari PDIP.
Sugiri terjerat kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.
- Penulis :
- Arian Mesa
