Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan bahwa penataan kawasan kumuh tidak akan dilakukan dengan pendekatan penggusuran atau relokasi warga.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pendekatan yang diambil adalah transformasi kawasan menjadi lingkungan sehat dan produktif secara ekonomi.
"Kita tidak berpikir relokasi. Kita berpikir bagaimana menata kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang sehat, dan kalau bisa juga memasukkan kegiatan ekonomi bagi warganya," ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai menghadiri acara akad massal di Perumahan Banten Indah, Kota Serang, Banten, pada Sabtu (20/12/2025).
Ia mengakui bahwa upaya mengubah kawasan padat penduduk menjadi ruang tertata dan sekaligus pusat ekonomi rakyat merupakan tantangan tersendiri.
"Ini proses yang tidak mudah, tapi kita mesti mulai. Tujuannya untuk mendekatkan ekonomi rakyat," ia mengungkapkan.
Pilot Project Dimulai di Kelurahan Menteng
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa program percontohan penataan kawasan kumuh dimulai di Kelurahan Menteng, Jakarta.
Berdasarkan data Kementerian PKP, dari total 29.000 penduduk di wilayah tersebut, sekitar 24.000 jiwa termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
" Kami menginisiasi program Gotong Royong melalui CSR. Target awal ada 50 rumah yang akan dibenahi. Konsepnya tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi kami mendata rumah mana yang memiliki usaha," jelas Sri Haryati.
Ia menambahkan bahwa kawasan itu akan diarahkan menjadi destinasi wisata kuliner dengan penataan alur sungai dan lingkungan sekitarnya.
"Kita ingin mendress up daerah itu untuk menjadi tempat kuliner, jadi seperti wisata. Sungai-sungainya akan kita rapikan," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
