Misbakhun Serap Aspirasi Warga Probolinggo dan Pasuruan Saat Masa Reses Parlemen

Pantau - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun kembali turun ke lapangan untuk mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah daerah pemilihannya di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur.

Kegiatan kunjungan lapangan tersebut dilaksanakan saat masa reses sidang parlemen pada Minggu.

Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA pada Senin dijelaskan bahwa kegiatan turun ke lapangan sangat penting agar Misbakhun mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Misbakhun, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa “Melalui dialog terbuka, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang keuangan negara dan pembangunan nasional,” ungkapnya.

Misbakhun mengawali rangkaian kegiatan dengan menggelar serap aspirasi di Pondok Pesantren Baitus Sholihin Genggong di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

Pondok pesantren tersebut berada di bawah naungan Ponpes Zainul Hasan Genggong.

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun juga menyerahkan bantuan berupa mobil operasional sekolah dari Kementerian Perhubungan.

Kegiatan selanjutnya dilakukan dengan mengunjungi Ainul Hasan di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat setempat.

Pada malam harinya, Misbakhun membuka kegiatan dialog bersama konstituennya di Kota Pasuruan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, berbagai topik dibahas bersama masyarakat.

Salah satu topik utama yang dibicarakan adalah perancangan kebijakan strategis untuk tahun anggaran 2026.

Misbakhun menyampaikan bahwa pihak legislatif dan eksekutif terus berupaya melahirkan kebijakan strategis yang menguntungkan masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui pernyataan bahwa “DPR RI akan memastikan seluruh kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan secara bertanggung jawab,” tegasnya.