Pantau - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani nota kesepahaman dengan empat menteri dan satu pimpinan lembaga guna memperkuat peran Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Jakarta pada Selasa, 23 Desember 2025.
MoU ditandatangani bersama Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Ferry Juliantono menyampaikan kerja sama lintas kementerian dan lembaga tersebut memiliki ruang lingkup yang konkret dan strategis untuk memperkuat Kopdes Merah Putih.
Kerja sama dengan Kementerian UMKM mencakup pengembangan Kopdes Merah Putih sebagai pasar besar bagi produk UMKM di seluruh Indonesia.
Ferry Juliantono menyebut koperasi desa diharapkan menjadi pasar nasional dengan sekitar 80 ribu outlet Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi.
"nanti barang yang dijual di kopdes adalah produk UMKM," ungkapnya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan koperasi memiliki peran sebagai agregator UMKM daerah.
Ia menugaskan Kedeputian Usaha Menengah untuk melakukan klastering Kopdes Merah Putih guna memetakan potensi UMKM yang prospektif.
Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi difokuskan pada pemanfaatan riset dan inovasi untuk pengembangan koperasi.
Program tersebut juga mendorong kembali koperasi mahasiswa serta mengarahkan program KKN tematik untuk pendampingan Kopdes Merah Putih.
Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kehutanan menekankan penguatan kelembagaan usaha koperasi sektor kehutanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan terdapat 8,3 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan sekitar 1,4 juta keluarga dengan sekitar 15.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah terbentuk.
Ia berharap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dapat bertransformasi menjadi koperasi dan melahirkan Koperasi Usaha Kehutanan Sosial.
Di kawasan transmigrasi, pemerintah mendorong pembentukan badan usaha koperasi untuk mengelola kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Kerja sama dengan BPJS Kesehatan mencakup pertukaran data, peningkatan literasi program Jaminan Kesehatan Nasional, serta kepesertaan aktif insan koperasi dalam JKN.
Ferry Juliantono berharap layanan kesehatan koperasi seperti apotek dan klinik dapat terintegrasi dengan ekosistem JKN.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
