Pembangunan 436 Sumur Bor oleh Polri untuk Atasi Krisis Air di Tiga Provinsi Terdampak Bencana

Pantau - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merencanakan pembangunan 436 sumur bor di tiga provinsi terdampak bencana banjir dan longsor sebagai upaya percepatan pemulihan dan penanggulangan dampak bencana.

Fokus Penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan bahwa pemasangan sumur bor akan dilakukan di 261 titik di Aceh, 25 titik di Sumatera Utara, dan 150 titik di Sumatera Barat.

“Kemudian untuk bantuan pembuatan sumur bor, kami merencanakan pembangunan 436 fasilitas sumur bor di 3 provinsi, 261 di Aceh, kemudian 25 di Sumut, dan rencana 150 titik di Provinsi Sumbar,” ungkapnya.

Menurutnya, proses pembangunan saat ini masih berlangsung, termasuk rencana pemasangan 150 sumur bor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

“Saat ini proses sedang berjalan, belum semuanya selesai, namun progres terus kita laksanakan,” ia mengungkapkan.

Sebanyak 750 personel Polri dikerahkan untuk mendukung proyek ini, terdiri dari 300 personel di Aceh, 250 personel di Sumatera Utara, dan 200 personel di Sumatera Barat.

145 Sumur Sudah Aktif Digunakan Warga

Dari total target, saat ini sudah terdapat 145 sumur bor yang aktif dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan rincian 127 sumur di Aceh dan 18 sumur di Sumatera Utara.

Di Provinsi Aceh, pembangunan sumur bor tersebar di beberapa wilayah, yakni 107 sumur di Kabupaten Aceh Tamiang, 9 sumur di Kabupaten Aceh Timur, 7 sumur di Kabupaten Pidie Jaya, serta masing-masing 1 sumur di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kota Langsa.

Sementara itu, di Sumatera Utara, sumur bor yang sudah terbangun meliputi 9 titik di Kabupaten Langkat, 3 titik di Kabupaten Tapanuli Utara, 5 titik di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan 1 titik di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Langkah Polri ini menjadi bagian dari upaya nyata dalam membantu pemulihan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terdampak bencana, khususnya dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.