Membangun Penanganan Pascabencana yang Berkeadilan di Sumatera

Pantau - DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara.

Pembentukan satgas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan pemulihan Sumatera secara sistematis, terstruktur, dan berkeadilan.

Satgas direncanakan berkantor di Aceh agar pusat koordinasi berada dekat dengan lokasi bencana, sehingga keputusan dapat diambil cepat dan berbasis kondisi lapangan.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Daerah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025.

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, serta para bupati dari daerah terdampak.

Sejumlah pejabat negara turut hadir, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, Direktur Utama PT Telkomsel, dan Direktur Utama PLN.

Kehadiran lintas kementerian dan BUMN ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, infrastruktur, komunikasi, hingga energi.

Kepercayaan Publik dan Tantangan Sosial

Pembentukan satgas dinilai krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat menurun akibat miskomunikasi dan lemahnya koordinasi dalam satu bulan terakhir.

Analisis percakapan publik menunjukkan munculnya ekspresi frustrasi warga, mulai dari pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah hingga bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Fenomena tersebut menjadi indikator pentingnya kehadiran negara yang nyata, terukur, dan komunikatif di tengah krisis.

Keberadaan satgas di Aceh dipandang strategis untuk memetakan persoalan secara presisi, menyusun langkah cepat sesuai kebutuhan warga, serta memperbaiki komunikasi publik.

Satgas juga disarankan memiliki juru bicara resmi yang aktif menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan faktual guna meredam kepanikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Pemulihan Berbasis Data dan Empati

Survei GREAT Institute mencatat 85,8 persen masyarakat puas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan program pemerintahannya, namun dinamika penanganan bencana di Sumatera menunjukkan bahwa psikologi publik sangat dipengaruhi efektivitas komunikasi dan aksi negara.

Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi.

Dimensi sosial dan psikologis masyarakat, seperti trauma, kehilangan, kecemasan masa depan, dan potensi konflik sosial, juga harus menjadi perhatian utama.

Kebijakan pemulihan dinilai perlu bersifat empatik dan berbasis data, dengan melibatkan instansi rehabilitasi dan rekonstruksi serta aktivis kemasyarakatan yang berintegritas dan memahami kondisi sosial warga.

Aktivis diharapkan menjadi jembatan aspirasi masyarakat agar suara warga benar-benar terdengar dan diterjemahkan menjadi solusi yang manusiawi.

Momentum Model Nasional Penanganan Bencana

Jika dikelola dengan baik, Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera berpeluang menjadi model nasional penanganan bencana yang terintegrasi.

Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat sipil perlu ditempatkan dalam satu ekosistem kerja bersama yang transparan dan akuntabel.

Penanganan pascabencana disebut sebagai ujian kehadiran negara, apakah mampu bertindak cepat dan berpihak, atau justru membiarkan kebingungan akibat informasi yang tidak jelas.

Pembentukan satgas membuka peluang negara menunjukkan ketegasan dalam kerja dan kepekaan dalam komunikasi.

Pemulihan Sumatera diharapkan tidak hanya membangun kembali yang rusak, tetapi juga menata ulang kepercayaan, harapan, dan kohesi sosial masyarakat.

Sumatera membutuhkan pemulihan yang adil, akuntabel, dan menyeluruh, karena kepercayaan publik menjadi modal terbesar dalam proses kebangkitan bersama.