Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Kirim 1.138 Praja IPDN, Kemendagri Fokus Pulihkan Desa Pascabencana di Sumatra

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Kirim 1.138 Praja IPDN, Kemendagri Fokus Pulihkan Desa Pascabencana di Sumatra
Foto: (Sumber: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melepas ribuan peronel praja IPDN untuk membantu pemulihan lokasi bencana di Aceh melalui Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. ANTARA/Azmi Samsul M.)

Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan 1.138 praja IPDN ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan layanan pemerintahan desa.

Fokus Wilayah Terdampak, Layanan Desa Lumpuh

Pengiriman praja IPDN dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bekerja sama dengan Lion Air Group pada Sabtu (3 Januari 2026).

Rincian personel:

Hari pertama: 413 orang ke Medan

Hari kedua: 414 orang ke Aceh

Tahap ketiga: 179 orang

Tim advance di lokasi: 132 orang

Total: 1.138 personel

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa fokus utama adalah pada wilayah dengan kerusakan parah dan lumpuhnya pemerintahan desa, khususnya di Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Tercatat 22 desa hilang akibat bencana: 13 di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 1 di Sumatera Barat.

Sementara itu, 1.580 kantor desa terdampak tercatat di tiga provinsi:

Aceh: 1.455 kantor desa

Sumatera Utara: 93 kantor desa

Sumatera Barat: 32 kantor desa

Tugas Praja IPDN dan Daerah Prioritas

Total 52 daerah terdampak bencana:

Aceh: 31 kabupaten/kota

Sumatera Utara: 18 kabupaten/kota

Sumatera Barat: 3 kabupaten/kota (termasuk Agam)

Meski sebagian wilayah telah mulai pulih, terdapat lima daerah di Sumut dan tujuh di Aceh yang masih memerlukan perhatian khusus.

Tugas utama praja IPDN selama penugasan satu bulan meliputi:

Pembersihan wilayah terdampak

Pemulihan layanan pemerintahan desa, termasuk Dukcapil dan pelayanan dasar lainnya

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) sebagai bagian kurikulum IPDN.

Kemendagri juga meminta percepatan pendataan rumah rusak dan mengimbau daerah yang masih memiliki sisa anggaran tinggi untuk membantu wilayah yang terdampak parah.

Tito menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan kontribusi konkret institusi pendidikan pemerintah dalam mendukung pemulihan pascabencana dan fungsi pemerintahan lokal.

Penulis :
Gerry Eka