Pantau - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi bahkan mencabut bantuan sosial (bansos) untuk keluarga yang anggotanya terbukti terlibat tawuran.
Usulan ini disampaikan sebagai langkah tegas untuk menekan maraknya aksi tawuran yang kembali mencuat di Jakarta pada awal tahun 2026.
"Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran," ungkap Justin.
Awal Tahun Diwarnai Gelombang Tawuran
Justin menyebut bahwa dalam dua hari berturut-turut di awal Januari 2026, terjadi gelombang tawuran di sejumlah titik di Jakarta.
Beberapa lokasi yang disorot antara lain Manggarai, Klender, dan Ciracas.
Ia menilai fenomena ini mencerminkan kurangnya kepedulian keluarga dalam mendidik dan mengawasi anggotanya agar tidak terlibat dalam aksi kekerasan.
"Pemprov DKI perlu menunjukkan ketegasan. Masalah ini sudah terjadi berulangkali dan semakin larut tanpa adanya serangkaian solusi konkret yang bisa menyelesaikannya secara tuntas," ujarnya.
Justin mengusulkan agar Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerima bansos, khususnya keluarga yang diketahui anggotanya ikut dalam tawuran.
Ia menilai selama ini tidak ada sanksi nyata bagi keluarga pelaku, sehingga banyak yang bersikap abai.
Kritik Terhadap Penanganan yang Terlalu Lunak
Menurut Justin, pendekatan penanganan pelaku tawuran masih terlalu lunak.
Ia menyoroti bahwa pelaku yang ditangkap hanya dikembalikan kepada orang tua secara simbolis, tanpa efek jera yang nyata.
"Bansos ini adalah keringat rakyat Jakarta. Sebaiknya tidak diberikan kepada mereka yang tidak berpartisipasi menjadi warga Jakarta yang baik," tegasnya.
Sebelumnya, polisi sempat menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi tawuran di kawasan Terowongan Manggarai, Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/1) sekitar pukul 15.00 WIB.
"Iya pakai gas air mata biar cepat bubar," ujar petugas kepolisian di lokasi.
Tindakan tersebut diambil demi menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari gangguan bagi pengguna jalan.
"Biar cepat bubar dan tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan," tambahnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
