Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan pemberian kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai prioritas utama untuk mendukung konektivitas antarwilayah melalui moda angkutan umum, khususnya kapal penumpang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, pada Selasa malam, 6 Januari 2026.
"Ini menjadi prioritas karena ini salah satu penguatan untuk pelayanan masyarakat di wilayah daerah kepulauan, lintas kabupaten-provinsi yang sulit untuk ditempuh dengan angkutan darat," kata Wahyudi.
Kapal Pelni Dinilai Efisien, Kuota BBM Subsidi Meningkat
Wahyudi menilai kapal laut, seperti yang dioperasikan oleh PT Pelni (Persero), semakin diminati masyarakat karena lebih hemat biaya.
"Ini (kapal Pelni) menjadi pilihan bagi masyarakat yang benar-benar ingin menikmati perjalanan serta ingin mendapatkan saving dari biaya, dibandingkan (berpergian) dengan menggunakan pesawat udara," ujarnya.
BPH Migas telah menetapkan kuota BBM subsidi untuk kapal penumpang Pelni sebesar 181.431 kiloliter (KL) pada tahun 2026.
Jumlah ini meningkat dua persen dibandingkan realisasi tahun 2025, yang sebesar 177.930 KL.
"Kesiapan BPH Migas memberikan kuota tahun 2026 setahun 181.431 kiloliter. Artinya, dalam rangka kebutuhan bulan-ke-bulan itu nanti ada prognosa, dan prognosa ini kita integrasikan dengan Pertamina Patra (Niaga) sebagai badan usaha pelaksana penugasan," jelas Wahyudi.
Dukungan untuk Layanan Transportasi Publik
Wahyudi berharap peningkatan kuota BBM subsidi tahun ini dapat mendorong kinerja dan layanan angkutan umum seperti kapal penumpang milik Pelni.
"Semoga layanan PT Pelni dengan pemanfaatan BBM subsidi yang telah disiapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kalau (nanti) memang ada perubahan (rute dan kebutuhan kuota baru), BPH selalu ingin dan siap mendukung atas perubahan tersebut dan (pastikan) BBM subsidi optimal untuk masyarakat," ujar Wahyudi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
