Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menanggapi rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan menghentikan impor beras pada tahun 2026 dengan menekankan pentingnya kesejahteraan petani sebagai indikator utama keberhasilan swasembada pangan.
Rencana Penghentian Impor dan Proyeksi Stok Nasional
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa stok pangan nasional berada dalam posisi kuat untuk menghadapi kebutuhan tahun 2026.
Carry over stok pangan dari tahun 2025 dinilai mencukupi, sehingga pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras, gula konsumsi, maupun jagung pakan pada tahun tersebut.
Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, Bapanas mencatat bahwa stok lanjutan beras, jagung, dan gula konsumsi cukup kuat.
Carry over stok beras dari tahun 2025 ke 2026 mencapai 12,529 juta ton.
Termasuk di dalamnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,248 juta ton yang tersimpan di gudang Bulog hingga akhir Desember 2025.
Usman: Swasembada Harus Menjamin Kehidupan Layak Petani
Menanggapi rencana tersebut, Usman Husin menegaskan bahwa swasembada tidak boleh berhenti sebagai angka statistik atau sekadar klaim keberhasilan pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak petani yang belum sejahtera karena berbagai persoalan seperti lahan sempit, biaya produksi yang meningkat, dan harga gabah yang tidak menutupi ongkos produksi.
"Jika negara sudah swasembada, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan kita. Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu," ungkapnya.
Usman menjelaskan bahwa swasembada beras seharusnya menjadi langkah strategis untuk melindungi Indonesia dari gejolak pangan global, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional.
Ia menambahkan bahwa perlindungan tersebut harus diiringi dengan penguatan sektor pertanian dalam negeri.
"Selain itu, swasembada juga membuka peluang penguatan sektor pertanian nasional melalui perbaikan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern," ujarnya.
Usman mengingatkan bahwa tantangan justru muncul setelah klaim swasembada dikemukakan, karena negara harus memastikan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani.
Beberapa hal yang ia soroti antara lain penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang realistis, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog, serta perlindungan terhadap petani dari tengkulak dan spekulasi pasar.
Tanpa intervensi kuat dari pemerintah, ia menilai surplus produksi bisa justru menekan harga di tingkat petani.
Ia juga meminta agar pemerintah konsisten dalam kebijakan menutup keran impor, termasuk mencegah praktik impor terselubung jika stok dalam negeri sudah mencukupi.
Menurutnya, lemahnya pengawasan dapat merusak harga pasar dan mencederai klaim swasembada.
"Ke depan, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan swasembada pangan. Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tetapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anaknya, dan berproduksi secara berkelanjutan," tegasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
