Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera setelah Presiden Prabowo Subianto menugaskannya sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemetaan Kondisi dan Capaian Tanggap Darurat
Mendagri menyatakan pemetaan dilakukan untuk membaca situasi terkini pascatanggap darurat, di mana sebagian daerah telah selesai dan sebagian lainnya masih melanjutkan masa tanggap darurat.
Pemetaan tersebut dilakukan melalui pertemuan bersama Menko PMK Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana dan telah dilakukan mobilisasi besar-besaran oleh pemerintah pusat bersama pemda serta pihak terkait.
Upaya penanganan tanggap darurat meliputi pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebagian besar daerah menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan berfungsinya pemerintahan daerah dan pulihnya konektivitas jalan utama.
Pemulihan juga terlihat dari kembalinya layanan kesehatan dan pendidikan serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 11 daerah dinyatakan berangsur normal.
Sebanyak tujuh kabupaten/kota di Aceh masih menjadi fokus penanganan lanjutan oleh pemerintah.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana sebagian wilayah masih memerlukan perhatian khusus.
Percepatan Infrastruktur dan Koordinasi Pemulihan
Pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi terdampak dilaporkan telah kembali terhubung.
Perbaikan jalan non-nasional dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Pemerintah juga mempercepat pendataan dan validasi rumah rusak akibat bencana agar bantuan dapat segera tersalurkan.
Percepatan penyaluran bantuan diharapkan mampu mengurangi jumlah pengungsi yang masih berada di tenda-tenda.
Mendagri mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, ASN, serta mahasiswa sekolah kedinasan untuk membantu pemulihan di lapangan.
Bantuan personel tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.
Pemerintah akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana yang berlokasi di Jakarta dan Banda Aceh.
Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi serta beroperasi selama 24 jam.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
