Pantau - Sejumlah peristiwa politik penting mewarnai hari Senin (12 Januari 2026), mulai dari kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN), peresmian Sekolah Rakyat, hingga pernyataan sikap resmi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan.
Prabowo Kunjungi IKN dan Resmikan 166 Sekolah Rakyat
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja pertamanya ke IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kedatangannya pada Senin sore disambut langsung oleh jajaran pejabat Otorita IKN, termasuk Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.
Sebelum tiba di IKN, Prabowo lebih dulu mengunjungi Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Balikpapan (Kalimantan Timur).
Dalam kesempatan berbeda, Prabowo juga meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.
Peresmian dilakukan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9, Kota Banjarbaru.
“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029, Insya Allah akan tercapai,” ujar Prabowo.
Evakuasi Karyawan Freeport dan Diplomasi Pertahanan ke Bosnia
TNI berhasil mengevakuasi 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terjebak selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembaga Pura, Kabupaten Timika, Papua Tengah.
Para karyawan terjebak akibat keberadaan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sekitar lokasi.
Evakuasi dilakukan pada malam hari setelah penyusunan strategi yang matang, disampaikan oleh Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI.
Sementara itu, dari jalur diplomasi pertahanan, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan kunjungan ke Sarajevo untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Bosnia dan Herzegovina, Zukan Helez.
Pertemuan berlangsung di gedung Kementerian Pertahanan Bosnia, dengan tujuan memperkuat hubungan bilateral dan menjajaki kerja sama strategis di bidang pertahanan.
PDIP Tegaskan Diri sebagai Kekuatan Penyeimbang
PDI Perjuangan secara resmi menyatakan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan.
Sikap politik ini disampaikan dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I Tahun 2026 yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta.
PDIP menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab ideologis partai untuk memastikan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat serta berjalan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
