Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai Provinsi Banten memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan UMKM, namun masih dibayangi tantangan serius terkait tata ruang, perizinan, dan infrastruktur.
Pernyataan tersebut disampaikan Evita usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah di Serang, Banten.
Evita menegaskan potensi tersebut tidak akan optimal tanpa perencanaan yang matang dan terintegrasi.
“Potensinya sangat besar, tapi tantangannya juga tidak kecil. Tata ruang harus memiliki grand design yang jelas. Jangan menunggu masalah terjadi baru diperbaiki,” ungkap Evita.
Tata Ruang dan Ancaman Lingkungan Pariwisata
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendorong dilakukannya audit tata ruang secara nasional, khususnya di kawasan industri, pertambangan, dan pariwisata.
Evita menyoroti banyaknya pemberitaan mengenai pencemaran lingkungan di destinasi wisata bahari dan pegunungan di Banten.
Pencemaran tersebut diduga berasal dari limbah industri yang mencemari lingkungan sekitar kawasan wisata.
Kondisi itu dinilai memprihatinkan karena berpotensi merusak citra pariwisata dan mengancam keberlanjutan sektor tersebut.
Selain isu lingkungan, Evita juga menyoroti masih tingginya angka kecelakaan di sektor pariwisata.
Ia mendorong reformasi keamanan dan keselamatan pariwisata, terutama pada wisata bahari dan pegunungan.
Menurutnya, Kementerian Pariwisata harus menjadi leading sector dalam memastikan aturan keselamatan diterapkan secara konsisten di lapangan.
Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Evita menekankan pembangunan pariwisata tidak boleh berjalan secara parsial dan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai persoalan aksesibilitas dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama pengembangan pariwisata di Banten.
Evita mencontohkan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang perkembangannya belum sesuai harapan.
“Investor sudah masuk, tapi jalan tol yang dijanjikan belum ada. Ini tentu mengecewakan dan menghambat perkembangan Kawasan ekonomi kreatif di Tanjung Lesung, serta industry Pariwisata Banten,” ujarnya.
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menyambut baik kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten.
Dimyati mengapresiasi perhatian Komisi VII terhadap berbagai tantangan di sektor industri dan pariwisata di daerahnya.
Ia mengakui pentingnya pemisahan yang tegas antara kawasan industri dan kawasan wisata.
“Kawasan wisata harus ramah lingkungan. Tidak mungkin kawasan wisata bercampur dengan kawasan industri. Wisatawan, apalagi orang asing, tidak mau jika ada polusi, asap, atau limbah. Maka harus jelas mana kawasan industri, mana pemukiman, dan mana wisata. Wisata itu harus bersih, aman, dan nyaman,” ungkap Dimyati.
Politisi Fraksi PKS tersebut juga mengakui tata ruang di Indonesia masih semrawut.
Menurut Dimyati, perencanaan RTRW yang baik menjadi kunci pembangunan kawasan industri, wisata, permukiman, dan fasilitas publik yang tertib dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan Australia sebagai negara dengan tata ruang wilayah yang terstruktur dan jelas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
