Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membantah isu bahwa wisatawan mancanegara membatalkan kunjungan ke Lombok akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Juru Bicara Pemerintah NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan belum ada bukti resmi yang menunjukkan keterkaitan langsung antara aktivitas tambang ilegal dengan keputusan wisatawan asing membatalkan rencana liburannya.
"Kami sudah menelusuri sumber awal isu pembatalan tersebut, tidak ada pernyataan resmi dari kedutaan maupun wisatawan," ungkapnya.
Pemerintah Klarifikasi dan Luruskan Isu
Ahsanul menjelaskan bahwa kabar pembatalan wisatawan mancanegara sejauh ini masih sebatas cerita yang tidak dikonfirmasi langsung kepada turis asing yang disebut-sebut batal datang ke NTB.
Ia menekankan bahwa banyak faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan, seperti kondisi keamanan umum, akses transportasi, harga, cuaca, kualitas layanan destinasi, hingga reputasi promosi pariwisata.
"Narasi tambang ilegal otomatis menyebabkan pembatalan kunjungan wisatawan belum memiliki korelasi langsung yang kuat, baik secara fakta lapangan maupun kajian ilmiah," jelasnya.
Menurut Ahsanul, persoalan tambang ilegal dan pariwisata adalah dua isu yang berbeda dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang juga berbeda.
Tambang ilegal merupakan masalah penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, sementara pariwisata menyangkut pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.
"Kasus tambang ilegal dan pembatalan perjalanan wisatawan adalah dua hal yang berbeda. Keduanya berjalan di jalur masing-masing dan tidak otomatis saling menentukan," ia mengungkapkan.
Komitmen Pemerintah dan Pernyataan Sebelumnya
Pemerintah NTB menegaskan keseriusannya dalam menangani tambang ilegal karena aktivitas tersebut melanggar hukum, berpotensi merusak lingkungan, menyebabkan pencemaran, dan menimbulkan konflik sosial.
Pemerintah juga menegakkan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Sektor pariwisata tetap didorong sebagai penggerak utama ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, dan sumber pertumbuhan usaha masyarakat.
Sebelumnya, dalam Musyawarah Daerah DPD Astindo (Asosiasi Travel Agent Indonesia), Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Ahmad Nur Aulia sempat menyebut bahwa rombongan pesepeda asal Inggris membatalkan rencana liburan ke Lombok setelah mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal dekat destinasi wisata.
"Rombongan turis asing berjumlah sekitar 80 orang tersebut sangat peduli terhadap isu lingkungan, sehingga mereka mengurungkan niat berlibur usai mengetahui ada kegiatan pertambangan di Lombok tidak menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan," katanya saat kegiatan tersebut.
Namun, pernyataan tersebut belum diperkuat oleh konfirmasi langsung dari pihak wisatawan maupun instansi resmi terkait.
- Penulis :
- Leon Weldrick
