Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak terus-menerus bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tengah beban fiskal yang semakin meningkat.
UMKM, Ekraf, dan Pariwisata Dinilai Lebih Tangguh dari Ketergantungan APBD
"APBD kita ini makin menipis, sementara beban yang harus ditanggung semakin besar," ujar Hendry.
Ia menilai bahwa pola pembangunan yang terlalu bergantung pada dana pemerintah membuat ruang gerak daerah menjadi terbatas.
Untuk itu, pemda perlu lebih serius dalam mengoptimalkan potensi sektor-sektor mandiri seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif (ekraf), serta pariwisata berbasis lokal.
Ketiga sektor tersebut disebut memiliki daya tahan tinggi dan kemampuan tumbuh secara mandiri, asalkan mendapat dukungan ekosistem yang tepat serta kolaborasi dengan pihak swasta.
"UMKM, ekraf, dan pariwisata sudah terbukti bisa bergerak tanpa harus bergantung pada APBD," tegasnya.
Menurut Hendry, peran pemerintah seharusnya lebih sebagai fasilitator yang memastikan regulasi sederhana, perizinan mudah, dan tidak ada hambatan bagi pelaku usaha maupun sektor swasta.
Pemerintah Diminta Fokus pada Iklim Usaha, Bukan Sekadar Dana
Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk bantuan dana.
Yang lebih dibutuhkan adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses pasar yang terbuka, serta peran sebagai jembatan kolaborasi antara UMKM, pelaku kreatif, dan investor swasta.
Jika langkah ini dijalankan, daerah dinilai mampu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan menggerakkan fiskal secara berkelanjutan.
Peringatan ini muncul seiring dengan penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi TKD sebesar Rp693 triliun, atau setara 18,03 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.
Jumlah ini turun dibandingkan dengan alokasi TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp848,52 triliun.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
