Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris guna memperkuat kerja sama dalam kepemimpinan iklim global setelah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil tahun lalu.
Pertemuan tersebut berlangsung di London, Inggris, antara Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan United Kingdom Special Representative for Climate, Rachel Kyte.
"Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belem belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim," ungkap Menteri Hanif.
Ia menekankan pentingnya kemajuan konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi, kerugian, dan kerusakan, serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi.
Kolaborasi Strategis Pasca COP30
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa komitmen global diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.
Menteri Hanif menegaskan posisi Indonesia sebagai suara kritis yang terus mendorong dunia agar tidak kehilangan momentum dalam mencapai target pembatasan kenaikan suhu global di angka 1,5 derajat Celsius.
Urgensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris semakin mengemuka dengan latar belakang bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini terjadi di Sumatera.
Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan lebih dari 1.000 korban jiwa, ratusan orang hilang, serta ratusan ribu warga mengungsi.
"Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan," ujarnya.
Solusi Berbasis Alam dan Komitmen Nyata
Indonesia mendorong penerapan pendekatan berbasis alam atau Nature-based Solutions (NbS) sebagai strategi utama dalam menghadapi krisis iklim.
"NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas," ia mengungkapkan.
Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan tersebut, namun menggarisbawahi pentingnya kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal.
Nota kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero Inggris juga dinilai penting sebagai dasar kuat untuk tindak lanjut konkret.
"Dari sisi kami, prioritas mencakup penguatan sistem karbon berintegritas tinggi; pengembangan sistem informasi dan peringatan dini; peningkatan akses dan penggunaan data spasial beresolusi tinggi; serta pembentukan alat penilaian cepat untuk ketangguhan lanskap," jelasnya.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen di forum internasional, tetapi juga mendorong pelaksanaan kebijakan iklim dengan pendekatan teknis dan berbasis bukti.
- Penulis :
- Arian Mesa
