Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina memberikan relaksasi terhadap kebijakan pembatasan solar di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 26 Januari 2026.
Tito menilai pembatasan solar telah menghambat operasional alat berat yang dibutuhkan dalam proses pemulihan pascabencana.
Hambatan Akibat Pembatasan Solar
Menurut Tito, alat berat yang disewa untuk bekerja selama 24 jam hanya dapat beroperasi selama 8 jam karena keterbatasan pasokan bahan bakar.
"Pemerintah atau kontraktor menyewa (alat berat) 24 jam tapi karena solarnya dibatasi 35-40 liter, akhirnya mereka bekerja hanya 8 jam," ungkapnya.
Ia berharap pasokan solar dapat ditingkatkan demi mendukung kelancaran kegiatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di daerah bencana.
Selain itu, Tito juga mengusulkan agar pembelian solar tidak lagi menggunakan sistem barcode selama masa pemulihan di wilayah tertentu.
"Mereka mengharapkan tambah suplai solar, yang kedua tidak menggunakan barcode dulu di masa pemulihan di daerah-daerah tertentu," ia mengungkapkan.
Apresiasi untuk Kelancaran Pasokan BBM di SPBU
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan Kementerian ESDM atas kelancaran pasokan BBM di SPBU wilayah terdampak.
"Terima kasih banyak kepada Pertamina, kemudian Kementerian ESDM karena SPBU semuanya 52 kabupaten/kota lancar. Tinggal kami minta pasokannya, terutama Solar," ungkap Tito.
SPBU di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Sumatera dilaporkan tetap beroperasi secara normal meskipun berada dalam kondisi darurat.
Permintaan ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak bencana di Sumatera.
- Penulis :
- Arian Mesa
