Pantau - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Sidoarjo, Selasa (27 Januari 2026).
Khofifah menyampaikan bahwa pemeriksaan ini menjadi instrumen penting dalam mengukur penguatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik.
"Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mengukur kinerja dalam penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan perbaikan pelayanan publik," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan dari BPK dan menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur siap menjalankan seluruh rekomendasi sesuai ketentuan.
"Untuk itu, kami menegaskan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam ketahanan pangan dan pendidikan menengah," ia mengungkapkan.
Fokus Ketahanan Pangan: Koordinasi, Regulasi, dan Penguatan Infrastruktur
LHP BPK mencakup pemeriksaan kinerja atas dukungan ketahanan pangan di Jawa Timur untuk tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025 yang dilaksanakan di Surabaya, Kediri, dan Lamongan.
Dalam temuan BPK, terbatasnya desain dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta belum optimalnya koordinasi dengan kementerian terkait menjadi catatan penting.
Menanggapi hal tersebut, Khofifah menyebutkan bahwa Pemprov telah memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi dengan berbagai pihak, menyusun kajian sedimentasi waduk, membangun basis data jaringan irigasi tersier, dan mengendalikan alih fungsi lahan melalui regulasi dan pengawasan.
"Saya membawa belasan kepala daerah bertemu dengan Menteri PU. Kita punya peta irigasi yang sangat komplit dari Pangdam V Brawijaya. Kita sampaikan ini ke Menteri PU, harapannya adalah bagaimana irigasi tersier ini bisa dimaksimalkan," jelas Khofifah.
Pemprov Jatim juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengembangan sistem informasi LP2B, penyusunan kebijakan penyediaan air untuk sawah non-irigasi, serta evaluasi dampak peningkatan indeks pertanaman dari program irigasi.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi data LSD, lahan pertanian bukan hutan, dan Lahan Baku Sawah (LBS) juga terus dilakukan.
"Kita sudah lakukan sinkronisasi melalui Kanwil ATR/BPN. Dan Kanwil ATR/BPN dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Dirjen ATR/BPN," ungkap Khofifah.
Perbaikan Sarana Pendidikan Menengah: Efisiensi dan Transparansi
Selain ketahanan pangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga triwulan III 2025.
Hasil pemeriksaan menyoroti perlunya pembenahan pada aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Menanggapi itu, Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov telah menyusun perencanaan berbasis data, menertibkan pengadaan agar lebih efisien dan transparan, serta memperbaiki proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai aturan hukum.
"Selama ini kami terus memperkuat pengawasan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan menengah," katanya.
Khofifah berharap, seluruh rekomendasi dari BPK dapat menjadi acuan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pencapaian target generasi emas 2045.
- Penulis :
- Leon Weldrick
