
Pantau - Amerika Serikat menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama strategis dengan Indonesia di bidang kebijakan siber guna menghadapi penipuan daring dan kejahatan siber yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik.
Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS bidang Bantuan Keamanan Kawasan dan Diplomasi Publik, Robert Koepcke, dalam acara Diskusi Kebijakan Ruang Siber Amerika Serikat dan Indonesia yang digelar di Jakarta pada hari Rabu.
Menurut pernyataan pers dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas siber regional.
Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Peter Haymond, menyoroti kuatnya kemitraan siber bilateral yang telah terjalin dalam beberapa tahun terakhir.
"Ancaman siber merugikan masyarakat dan perekonomian. Bersama, kita dapat membangun pertahanan yang lebih kuat untuk melindungi warga negara dan kemakmuran ekonomi kita", ungkapnya.
Tambahan Bantuan hingga Rp167 Miliar
Dalam forum tersebut, Amerika Serikat mengumumkan tambahan bantuan siber untuk Indonesia.
Dengan tambahan ini, total dukungan AS untuk Indonesia di bidang siber mencapai 10 juta dolar AS atau sekitar Rp167,3 miliar.
Bantuan ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama bilateral yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Keamanan Siber antara kedua negara.
Program bantuan tersebut juga mendukung implementasi Kemitraan Strategis Komprehensif, termasuk Rencana Aksi Keamanan Siber.
Melalui kerja sama ini, para ahli dari perusahaan keamanan siber asal AS akan melatih aparatur pemerintah Indonesia.
Selain pelatihan, para ahli juga akan menyediakan perangkat untuk melawan serangan siber dan aktivitas berbahaya dari aktor asing.
Fokus pada Infrastruktur dan Stabilitas Kawasan
Amerika Serikat menekankan bahwa perlindungan terhadap infrastruktur penting Indonesia sangat krusial dalam menghadapi ancaman siber.
Perlindungan ini diharapkan dapat memitigasi risiko terhadap rantai pasok perdagangan global serta melindungi kepentingan warga negara dan pelaku usaha dari kedua negara.
Langkah ini juga dinilai akan memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik di tengah meningkatnya serangan siber lintas negara.
- Penulis :
- Leon Weldrick







