Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas kelanjutan pengembangan layanan digital pemerintahan atau government technology (GovTech), Kamis, di Jakarta.
Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas
Airlangga menyatakan bahwa program GovTech merupakan inisiatif yang tengah dijalankan oleh Luhut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
"Pak Luhut punya program yang terkait dengan teknologi pemerintahan, GovTech. Itu menjadi hal yang diperlukan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi," ungkapnya.
Selain itu, GovTech juga dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong kinerja perdagangan internasional Indonesia.
Saat ini, GovTech telah mulai diterapkan di sektor logistik.
Pemerintah berencana memperluas penerapan GovTech ke sektor ekspor dan impor melalui integrasi data antarnegara.
"Kalau itu dikerjasamakan dengan negara lain, maka data ekspor-impor kita bisa seragam," ia mengungkapkan.
Dorongan Integrasi Digital dan Reformasi Pemerintah
Salah satu teknologi yang menjadi acuan adalah ASEAN Single Window (ASW), yang sudah menghubungkan National Single Windows (NSWs) dari negara-negara anggota ASEAN.
Teknologi ASW memungkinkan pertukaran dan integrasi data serta informasi secara elektronik.
Airlangga menilai bahwa Indonesia dapat mengembangkan GovTech dengan merujuk pada sistem tersebut.
"Kita di ASEAN sudah punya ASEAN Single Window. Jadi, kita tinggal bikin prototipenya saja," ujarnya.
Pengembangan GovTech merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi sistem pemerintahan.
Sejak Maret 2025, proyek GovTech mulai mengadopsi teknologi akal imitasi (artificial intelligence atau AI) guna meningkatkan efisiensi anggaran melalui penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Untuk mempercepat implementasi program tersebut, pemerintah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 dengan tujuan memastikan reformasi digital berjalan tepat sasaran.
- Penulis :
- Shila Glorya
