Pantau - Administrasi Kepresidenan Irak menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk campur tangan asing dalam urusan politik domestik, merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menghentikan bantuan jika Nouri al-Maliki kembali terpilih sebagai perdana menteri.
Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Kantor Presiden Irak pada Kamis, 29 Januari 2026.
"Kepresidenan Republik Irak menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal dalam urusan politik Irak," demikian isi pernyataan tersebut.
AS Ancam Hentikan Bantuan Jika al-Maliki Terpilih
Sebelumnya, pada Selasa, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan kepada Irak apabila Nouri al-Maliki kembali menjabat sebagai perdana menteri.
Trump menilai bahwa masa kepemimpinan terakhir al-Maliki telah menyebabkan Irak terjerumus dalam kemiskinan dan kekacauan total.
Namun, pihak kepresidenan Irak menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan merupakan hak kedaulatan yang tidak bisa diintervensi.
"Seluruh urusan dalam negeri merupakan hak kedaulatan yang melekat dan harus ditentukan secara eksklusif oleh rakyat Irak sendiri, sesuai dengan kehendak bebas mereka, Konstitusi, dan sistem demokrasi negara yang berlandaskan pemilu sebagai perwujudan sejati pilihan rakyat," tegas pernyataan tersebut.
Penekanan pada Kedaulatan dan Stabilitas Politik
Administrasi kepresidenan Irak juga menyatakan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan nasional merupakan fondasi utama dalam pembangunan negara.
Hal ini dinilai krusial untuk memperkuat stabilitas politik, terutama pada masa pembentukan pemerintahan baru pascapemilu yang digelar pada November sebelumnya.
Nouri al-Maliki sendiri pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Irak dari tahun 2006 hingga 2014.
Pada masa akhir pemerintahannya, kelompok teroris ISIS berhasil menguasai wilayah yang luas di Irak, yang menjadi salah satu alasan kritik keras terhadap kepemimpinannya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
