Pantau - Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama negara dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
Penekanan Peran Strategis APBN dalam Pembangunan
Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun dalam acara Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2026 bertema "Menakar Proyeksi Ekonomi 2026 dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat" yang digelar oleh Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026.
"APBN pada dasarnya adalah alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa hampir 30 persen belanja negara dialokasikan untuk perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan sosial.
Alokasi tersebut mencakup jaminan kesehatan, subsidi transportasi publik, dan dukungan pendidikan.
Menurutnya, alokasi tersebut menunjukkan peran strategis APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang stabilitas ekonomi nasional.
Misbakhun menekankan pentingnya pembahasan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional yang utuh dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa strategi pembangunan Indonesia dirancang secara berjenjang melalui dokumen perencanaan seperti RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah).
Dokumen-dokumen tersebut kemudian diimplementasikan melalui APBN sebagai instrumen pelaksana.
"Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua instrumen kebijakan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertumbuhan didorong melalui kebijakan makro, sedangkan pemerataan dijalankan melalui program-program lanjutan," ia mengungkapkan.
Proyeksi Ekonomi 2026 dan Sinergi Kebijakan
Misbakhun juga menyoroti pentingnya asumsi makro ekonomi sebagai dasar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Asumsi makro ekonomi yang dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan tingkat pengangguran.
Menurutnya, pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar sangat penting untuk menahan tekanan harga, khususnya di sektor-sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menambahkan bahwa tahun 2026 telah ditetapkan sebagai fase penguatan dan akselerasi ekonomi oleh DPR bersama pemerintah.
Target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 tercantum dalam APBN sebesar 5,4 persen.
Ia menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan.
Sinergi ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
