Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Wamenpar Ni Luh Puspa Tekankan Perlindungan Ekosistem Laut sebagai Fondasi Pariwisata Bahari Berkelanjutan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Wamenpar Ni Luh Puspa Tekankan Perlindungan Ekosistem Laut sebagai Fondasi Pariwisata Bahari Berkelanjutan
Foto: (Sumber: Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat membuka forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1/2026). ANTARA/HO-Kementerian Pariwisata.)

Pantau - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Pemerintah menekankan bahwa arah pembangunan pariwisata nasional tidak lagi semata mengejar jumlah kunjungan wisatawan, melainkan kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Potensi Besar Pariwisata Bahari Indonesia

Ni Luh Puspa menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 70 persen wilayah berupa laut memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar.

Pariwisata bahari dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah pesisir.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024.

Perkembangan tersebut tercermin dari penguatan desa wisata pesisir, di mana dari sekitar 12.000 desa pesisir di Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan pariwisata bahari hingga 2024.

Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif.

Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Biru

Dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026, Wamenpar menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan dalam regulasi nasional dimaknai sebagai keseimbangan antara perlindungan lingkungan, nilai sosial budaya, dan manfaat ekonomi.

Prinsip tersebut diterapkan untuk kepentingan generasi saat ini dan generasi mendatang.

Pemerintah memperkuat kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Landasan regulasi juga mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council dan prinsip pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Implementasi kebijakan dilakukan melalui instrumen operasional SERTIDEWI yang hingga kini telah menyertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.

Pemerintah juga terus memperkuat ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional dengan menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab.

Pendekatan ekonomi biru diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian dan produktivitas ekosistem laut.

Penanganan Sampah Laut dan Penguatan Keselamatan Destinasi

Wamenpar menyoroti limbah laut dan sampah di kawasan wisata sebagai tantangan utama yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral.

Penanganan sampah laut dilakukan melalui pendekatan terintegrasi lintas kementerian bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah.

Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan berbagai agenda bersih-bersih sampah laut yang disertai edukasi masyarakat dan dukungan produk daur ulang.

Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk rencana peletakan batu pertama proyek waste-to-energy oleh Danantara pada 2026 di tiga daerah, salah satunya Bali pada Maret 2026.

Untuk menjamin kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat aspek keselamatan melalui manajemen destinasi berbasis risiko dan penerapan standar operasional yang jelas.

Gerakan Wisata Bersih digalakkan di seluruh destinasi termasuk kawasan bahari, sementara keselamatan destinasi selam diperkuat melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.

Kementerian juga meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai sumber informasi terpercaya bagi wisatawan dan pemangku kepentingan global.

Penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui sertifikasi kompetensi tenaga pariwisata guna membangun kepercayaan wisatawan dan menjaga standar keselamatan tinggi.

Ni Luh Puspa mengapresiasi Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara yang menjadi seruan untuk bertindak nyata dalam menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari Indonesia.

Penulis :
Aditya Yohan