Pantau - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera telah menyelesaikan pembangunan 4.263 unit hunian sementara (huntara) hingga akhir Januari 2026, atau setara dengan 24 persen dari target nasional sebanyak 17.499 unit.
Aceh Jadi Fokus Utama, Sumbar Paling Cepat Capai Target
Provinsi Aceh mencatat kebutuhan huntara tertinggi dengan total 15.934 unit.
Hingga saat ini, sebanyak 3.248 unit telah rampung dibangun, atau sekitar 20 persen dari target.
Pembangunan difokuskan pada kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan longsor.
Sementara itu, Sumatera Utara telah menyelesaikan 539 unit dari 947 unit yang direncanakan (57 persen).
Sumatera Barat mencatat progres tertinggi secara persentase, dengan 476 unit dari 618 unit rampung atau mencapai 77 persen.
Perbedaan capaian antarprovinsi dipengaruhi oleh skala kebutuhan, kesiapan lahan, dan akses logistik yang bervariasi di masing-masing daerah.
Proyek ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, mitra non-pemerintah, dan lembaga filantropi.
“Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara,” ungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dana Tunggu Hunian Disalurkan Bertahap
Bagi keluarga terdampak yang belum menempati huntara atau hunian tetap, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga untuk periode tiga bulan.
Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 5.448 dari total 18.043 kepala keluarga (KK) telah menerima bantuan ini, atau sekitar 30 persen secara nasional.
Secara rinci, di Aceh sebanyak 2.310 KK dari 9.474 terdata telah menerima DTH.
Di Sumatera Utara, bantuan telah diberikan kepada 1.666 dari 6.565 KK, sementara Sumatera Barat menjadi provinsi dengan pencapaian tertinggi, yakni 1.472 dari 2.004 KK atau sekitar 73 persen.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan huntara, penyaluran bantuan, serta mengakhiri masa pengungsian dengan tetap menjaga keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pembangunan ini juga menjadi fondasi awal menuju hunian tetap yang aman dan berkelanjutan bagi penyintas bencana di wilayah terdampak.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Gerry Eka
