Pantau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengapresiasi capaian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berhasil melampaui target pembangunan perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat bukan sekadar proyek fisik atau deretan angka, melainkan bagian dari ikhtiar negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
"Rumah yang layak dan terjangkau adalah pintu masuk utama untuk hidup aman, sehat, dan bermartabat, sekaligus bukti kehadiran negara bagi masyarakat kecil," ujar Qodari.
Ia menyebut seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto bermuara pada tujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat, termasuk melalui penyediaan hunian yang layak.
"Kemarin pidatonya di Davos, salah satu kalimat inti dari Pak Prabowo. Apa beliau ingin apa? Sebagai Presiden yang diberikan amanah oleh para pemimpin Indonesia sebelumnya. Tugas pemimpin adalah membuat yang lemah dan miskin agar tersenyum iso ngguyu," ungkapnya.
Capaian Perumahan Lampaui Target Nasional
Berdasarkan data RPJMN 2025–2029, target pembangunan perumahan pada 2025 ditetapkan sebanyak 360.112 unit.
Namun, realisasi di lapangan jauh melampaui target tersebut.
Qodari memaparkan bahwa capaian pembangunan baru mencapai 579.403 unit, sementara peningkatan kualitas hunian mencapai 169.172 unit.
Ia merinci kontribusi pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, yakni APBN PKP sebanyak 716 unit, APBN non-PKP 10.926 unit, pengembang 362.582 unit, swadaya masyarakat 204.030 unit, serta gotong royong 1.149 unit.
"Kalau saya lihat data pembangunan baru 579.403 unit dan peningkatan kualitas 169.172 unit. APBN PKP 716 unit, APBN non-PKP 10.926 unit, pengembang 362.582 unit, swadaya 204.030 unit, gotong royong 1.149 unit," jelas Qodari.
Total capaian tersebut mencapai 748.575 unit, yang menurutnya merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor serta inovasi pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada APBN.
Pengawasan Program Jadi Kunci
Qodari juga menekankan pentingnya pengawasan langsung terhadap program-program strategis seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurutnya, pengawasan yang ketat akan memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa hunian bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup keluarga Indonesia.
- Penulis :
- Gerry Eka
