Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengatur bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang bulan Ramadhan guna menjaga kestabilan harga bahan pangan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pertanian untuk memastikan bahan pangan yang dikonsumsi dapat diatur dengan tepat.
"Saya koordinasi juga dengan Kementerian Pertanian agar kita bisa mengatur bahan apa yang kita anjurkan untuk dikonsumsi, bahan apa yang harus ditahan dulu menjelang Ramadhan, bahan apa yang harus kita alihkan dulu untuk digantikan dengan penggantinya agar harga tetap stabil," ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Kabupaten Bogor.
Perluasan Sasaran Penerima dan Kerja Sama Antarinstansi
Dalam forum tersebut, Dadan juga memaparkan rencana perluasan sasaran penerima manfaat program MBG ke kelompok lansia dan disabilitas, dengan menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia menyebut saat ini pihaknya sedang menjalin komunikasi intensif dengan Kemensos untuk mengatur mekanisme penyaluran bantuan tersebut.
Saat ini, penerima manfaat program MBG telah mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah hingga usia 18 tahun, anak putus sekolah sampai usia 18 tahun, dan penyandang disabilitas.
"MBG ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun, seluruh anak putus sekolah sampai usia 18 tahun, serta disabilitas. Terkait mekanisme pemberian pada lansia menjadi tugas Kemensos, tetapi kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah," ia mengungkapkan.
Anggaran Besar dan Dampak Ekonomi Masyarakat
Dadan juga menginformasikan bahwa hingga Januari 2026, BGN telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,5 triliun untuk program MBG.
Anggaran tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pergerakan ekonomi di berbagai daerah.
Uang dari APBN disalurkan langsung ke masyarakat, sehingga mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan.
"Sebagai contoh, ternyata wirausaha yang bergerak di bidang sabun ini banyak sekali sekarang karena kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu banyak, satu hari membutuhkan kurang lebih 25 liter sabun, jadi banyak wirausahawan baru yang bergerak untuk memproduksi sabun dan diuntungkan karena program ini," jelas Dadan.
Evaluasi dan Penindakan SPPG yang Menyalahi SOP
Dalam upaya perbaikan tata kelola program, BGN juga akan melakukan tindakan tegas terhadap SPPG yang tidak mematuhi standar operasional prosedur.
"Saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning ya atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian, kita akan evaluasi dan mungkin akan dihentikan untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning," ujar Dadan.
BGN berkomitmen menjaga integritas dan efektivitas program MBG, terutama dalam menghadapi kebutuhan gizi masyarakat yang meningkat menjelang bulan suci Ramadhan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
