Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan program digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di 40 wilayah percontohan pada tahun 2026.
Digitalisasi Jadi Strategi Penting Pemerataan dan Transparansi
Ribka menyampaikan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi data, memastikan bantuan tepat sasaran, dan memperkuat keakuratan sasaran penerima.
" Kami berharap Bapak dan Ibu gubernur, bupati, dan wali kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos ini, mengingat perluasan piloting menjadi bagian dan tahapan penting untuk menguji kesiapan, keandalan, dan keakuratan sasaran penerima bantuan sosial," ungkapnya.
Program ini juga menguji kesiapan infrastruktur dan akurasi data di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Dukungan terhadap sistem ini dilakukan dengan menjamin keamanan sistem perekaman KTP elektronik yang menjadi basis utama data penerima bansos.
Sebanyak 40 wilayah percontohan dipilih berdasarkan kesiapan jaringan internet dan komitmen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ke-40 wilayah tersebut dikelompokkan ke dalam tujuh wilayah koordinasi dan berada di bawah pengawasan kementerian serta lembaga terkait.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
Ribka menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memetakan warga miskin secara lebih akurat dan komprehensif.
Dengan data yang terkonsolidasi, pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak lebih sinkron dalam melakukan intervensi dari level paling bawah.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada Kementerian Sosial, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah.
Inisiatif digitalisasi bansos ini sejalan dengan visi Astacita Presiden keenam Indonesia yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Sebagai penutup, Ribka mengimbau agar wilayah percontohan tahun 2026 dapat mencontoh keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dinilai sukses dalam menerapkan digitalisasi bansos pada tahun 2025.
- Penulis :
- Aditya Yohan
