Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Tahun 2025 untuk tiga kementerian strategis, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan.
Pemeriksaan Dihadiri Langsung Para Menteri
Entry meeting pemeriksaan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Anggota IV BPK, Haerul Saleh, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan ketiga kementerian, yang akan menjadi dasar penetapan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Ia menekankan pentingnya perbaikan potensi permasalahan laporan sejak dini serta perlunya kolaborasi dan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan.
Komitmen Transparansi dari Ketiga Kementerian
Haerul Saleh juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lembaga pemeriksa berhak memperoleh seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses audit.
Ketiga kementerian menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan secara terbuka dan profesional.
Menteri ESDM menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan dan menyatakan dukungan penuh terhadap BPK.
Menteri KKP dan Wakil Menteri Kehutanan juga menyatakan kesiapan untuk mendampingi proses pemeriksaan dan menjamin keterbukaan data dan informasi yang dibutuhkan auditor.
Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di kementerian strategis.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
