Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berhasil menjamin ketersediaan pupuk bagi petani secara adil, cukup, dan dengan harga yang lebih terjangkau sejak awal masa pemerintahannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama melalui siaran Sekretariat Presiden di Jakarta pada Minggu.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Saya sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan dengan cukup dan dengan harga yang kita turunkan," ungkapnya.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan capaian bersejarah di sektor pangan, yaitu cadangan beras nasional yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Stok beras yang tersimpan di gudang-gudang pemerintah disebut sebagai bukti keberhasilan pengelolaan pangan nasional.
Presiden menegaskan bahwa sejak 31 Desember 2025, Indonesia telah mencapai swasembada beras.
Pemerintah juga optimistis bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai swasembada jagung.
"Insya Allah dalam 3 tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya," ujar Presiden Prabowo.
Kepala negara menambahkan bahwa pemerintah bertekad menurunkan harga pangan agar lebih terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Upaya penurunan harga pangan dilakukan melalui penguatan produksi dalam negeri serta distribusi pangan yang lebih efisien.
Presiden Prabowo juga memaparkan capaian program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dalam kurun waktu kurang dari satu setengah tahun.
Penerima manfaat program tersebut meliputi anak-anak, ibu-ibu, dan lanjut usia.
Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis meningkat menjadi 82,3 juta orang sebelum akhir tahun 2026.
"Kita sudah bisa memberi makan kepada 60 juta anak-anak, ibu-ibu dan orang-orang tua dan insya Allah sebelum akhir tahun 2026 ini, kita akan sampai 82,3 juta yang berhak," ungkapnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
