Pantau - Seorang pejabat Palestina menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya menjadikan Dewan Perdamaian sebagai alternatif Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah langkah yang dinilai mengecualikan rakyat Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sabri Saidam selaku Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah kepada para wartawan di wilayah Tepi Barat.
Sabri Saidam menilai pesan yang disampaikan melalui Dewan Perdamaian masih belum jelas dan dewan tersebut dinilai tidak melibatkan rakyat Palestina.
Ia menyatakan pihak Palestina khawatir Donald Trump tetap bertekad menjalankan proyek-proyek yang mengecualikan rakyat Palestina dan berpotensi menghapus hak-hak mereka.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut juga dikhawatirkan mendorong terjadinya penggusuran rakyat Palestina dari wilayahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Palestina untuk urusan politik dan hukum Omar Awadallah menekankan pentingnya dukungan terhadap lembaga-lembaga internasional yang sah.
Dalam pernyataannya kepada stasiun radio Voice of Palestine, Omar Awadallah menegaskan bahwa setiap dewan baru tidak seharusnya menggantikan lembaga-lembaga Palestina yang sah dan diakui.
Ia menyampaikan bahwa rakyat Palestina menginginkan stabilitas, berakhirnya perang di Jalur Gaza, penghentian pembunuhan dan penghancuran, serta percepatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah tersebut.
Donald Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada 22 Januari melalui upacara penandatanganan piagam yang berlangsung di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Sejumlah negara besar dunia, termasuk sekutu tradisional Amerika Serikat, dilaporkan menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
