Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah melakukan kajian geologi guna memastikan keamanan lahan relokasi bagi korban bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal.
Empat Lokasi Dikaji, Relokasi Dilakukan Bertahap
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Agus Sugiharto, menyampaikan bahwa kajian ini merupakan bagian dari percepatan relokasi warga terdampak ke wilayah yang lebih aman.
"Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri atas tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi," ujarnya.
Asesmen dilakukan sebagai respons atas permintaan Pemerintah Kabupaten Tegal.
Tiga calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar di Kecamatan Jatinegara, dengan luas masing-masing 3,238 hektare, 5,081 hektare, dan 10,042 hektare.
Kajian geologi ditargetkan selesai dalam waktu minimal tiga hari untuk menilai stabilitas tanah dan kelayakan pembangunan hunian sementara (huntara).
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Bergas C. Penanggungan, menyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan secara intensif.
Saat ini, sebanyak 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak tanah gerak dan tersebar di sembilan titik pengungsian.
Relokasi Diutamakan Keselamatan, Sertifikat Kepemilikan Disiapkan
Pelayanan kebutuhan dasar terus disalurkan, termasuk melalui empat dapur umum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.
Bergas menegaskan bahwa relokasi akan dilakukan secara bertahap, menunggu hasil kajian kelayakan lahan.
" Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat untuk land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa relokasi warga merupakan langkah penting untuk menjamin keselamatan masyarakat terdampak.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap yang dilengkapi dengan legalitas kepemilikan.
"Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya," kata Gubernur Luthfi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
