Pantau - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa Presiden RI telah memberikan perintah tegas untuk menghentikan segala praktik yang merugikan pelaku UMKM di Indonesia.
"Pokoknya kita sudah, saya cuma mau bilang sudahi. Pak Presiden sudah tegas memberikan perintah kepada kita untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita," ungkapnya.
Barang Impor Ilegal Dinilai Merusak UMKM Lokal
Maman menyoroti bahaya dari peredaran barang impor ilegal yang menurutnya sangat merusak ekosistem usaha kecil dan menengah dalam negeri.
Ia menjelaskan adanya ketidaksesuaian data antara catatan ekspor China dan impor resmi Indonesia.
"Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada selisih (gap) 800 yang tidak tercatat secara resmi. Jadi kita harus pahami bahwa pada saat angka gap 800 yang masuk ini tidak tercatat, berarti dia suka-sukanya saja kasih harga," jelasnya.
Menurut Maman, praktik ini sudah masuk dalam kategori zalim karena menghancurkan daya saing UMKM lokal di pasar domestik.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak melarang kegiatan impor, namun harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku untuk menciptakan keadilan dalam usaha.
"Itu yang mau kita jaga. Jadi kalau ditanya sama saya, prioritas saya adalah mengamankan UMKM," ia mengungkapkan.
Kasus John Field Dinilai Jadi Titik Evaluasi Nasional
Terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang palsu, Maman berharap penahanan pemilik PT Blueray Cargo, John Field, dapat menjadi momentum evaluasi nasional dalam mengatasi impor ilegal.
"Saya minta sudah, kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana dampaknya. Jadi saya pikir mari sudah saatnya kita stop permainan (impor ilegal) ini," tegasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih menelusuri jejak pelarian John Field yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi impor barang KW.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penelusuran dilakukan karena adanya jeda waktu antara penangkapan dan penyerahan diri tersangka.
KPK juga tengah mendalami kemungkinan adanya pertemuan John Field dengan saksi-saksi penting dalam kasus tersebut.
Salah satu langkah yang dilakukan KPK adalah dengan memeriksa langsung John Field untuk memperkuat proses penyidikan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
