Prabowo: Kritik ke Polri–TNI Bagian dari Risiko dan Pengabdian kepada Negara

Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya tekanan dan kritik yang kerap diarahkan kepada aparat penegak hukum dan militer sebagai konsekuensi tugas menjaga negara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palmerah, Jakarta, pada Jumat 13 Februari 2026.

“Saya tahu saudara-saudara, polisi banyak jadi sasaran (kritik, red). Itu risiko. TNI juga dulu jadi sasaran, ya kan. Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, ya kan, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM,” katanya saat berpidato.

Presiden menegaskan keyakinannya bahwa TNI tidak pernah menargetkan fasilitas sipil seperti rumah sakit, panti asuhan, sekolah, maupun tempat ibadah sebagai sasaran.

“Rasanya, TNI enggak pernah ngebom rumah sakit selama sejarahnya TNI. Rasanya, TNI enggak pernah bom panti asuhan. Rasanya, TNI enggak pernah bom sekolah, enggak pernah bom gereja atau masjid,” ujarnya.

Soroti Standar HAM dan Sikap Tegar

Presiden juga menyinggung sikap sejumlah negara Barat yang dinilainya kerap mengajarkan standar HAM kepada negara lain namun tidak konsisten terhadap praktik negaranya sendiri.

“Negara-negara Barat yang ngajarin HAM kepada kita, saya enggak mau banyak komentar lagi lah ya. Anda tahu maksud saya. Jadi, banyak kalau istilah dulu kita jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni,” katanya.

Ia meminta aparat kepolisian tetap tegar menghadapi kritik sebagai bagian dari risiko profesi serta membuktikan kinerja kepada rakyat.

“Jadi, kita harus tegar. Yang jelas, kita buktikan kepada rakyat. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas dengan prestasi. saudara-saudara,” ujarnya.

Tindakan terhadap Oknum, Bukan Institusi

Presiden menegaskan jika terdapat oknum yang melakukan pelanggaran maka tindakan harus diarahkan kepada individu yang bersalah dan bukan kepada institusinya secara keseluruhan.

“Saya ibaratkan kalau ada sekolah, murid-muridnya ada yang brengsek, ada yang tawur-tawuran, ada yang kurang ajar, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Keliru itu, terbalik. Bukan sekolahnya ditutup,” katanya.

Ia menyatakan menjadi pemimpin berarti harus siap menerima tekanan, kritik, dan serangan termasuk melalui media sosial yang menurutnya kerap diramaikan aktivitas buzzer.