Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar bantuan iuran tepat sasaran.
Ia menyatakan jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin negara tanpa diskriminasi.
Politisi yang akrab disapa Ninik itu mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi BPJS PBI, mulai dari ketidaktepatan sasaran penerima, data ganda, hingga masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta.
“Program BPJS PBI adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Karena itu, validitas data dan ketepatan sasaran harus menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.
Ninik menilai persoalan data berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.
Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinkronisasi data kependudukan serta memperbaiki sistem verifikasi dan validasi penerima bantuan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kasus warga miskin terhapus dari kepesertaan atau mengalami kendala saat mengakses fasilitas kesehatan akibat masalah administratif.
Selain aspek kepesertaan, ia menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan.
Ia menyatakan jaminan kesehatan tidak hanya sebatas pembiayaan iuran oleh negara, tetapi juga harus diiringi pelayanan yang cepat, manusiawi, dan berkualitas.
“Jangan sampai masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi masih mengalami penolakan layanan atau prosedur yang berbelit. Negara wajib memastikan pelayanan kesehatan berjalan adil dan bermartabat,” tegasnya.
Ia menambahkan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan, khususnya skema PBI, agar anggaran yang dialokasikan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
