Pantau - Gubernur Bali Wayan Koster meminta pelaku usaha pariwisata di Bali mendukung langkahnya dalam mencari bantuan pemerintah pusat untuk penganggaran pembangunan infrastruktur demi menjaga masa depan sektor pariwisata Pulau Dewata.
Permintaan tersebut disampaikan Koster dalam forum Bali Economic Investment Forum yang digelar di Denpasar pada Rabu, 18 Februari 2026.
Dalam kesempatan itu, Koster menyatakan, “Saya mengajak semua pelaku usaha terutama sekali usaha pariwisata karena paling berkepentingan dengan infrastruktur itu agar mendukung, jangan merecoki, ini berkaitan dengan masa depan Bali,”, ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang menjajaki sejumlah kementerian untuk meminta tambahan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur di daerah tersebut.
Menurutnya, selama ini alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia bersifat normatif dan belum memperhitungkan kebutuhan spesifik wilayah seperti Bali yang merupakan daerah wisata unggulan.
Koster menegaskan bahwa Bali tidak pernah meminta menjadi daerah wisata, namun secara alami berkembang menjadi destinasi yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.
Ia menyampaikan, “Kita tidak minta menjadi daerah wisata, tapi secara alami Bali menjadi daerah wisata dan berkontribusi terhadap Indonesia, jadi kita jangan dibiarkan, karena kita tidak mampu membangun infrastruktur skala besar hanya dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),”, ujarnya.
Ancaman Serius bagi Pariwisata Bali
Sejumlah persoalan pembangunan yang dihadapi Bali meliputi maraknya alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 700 hektare per tahun.
Permasalahan lain yang dihadapi antara lain persoalan sampah, kemacetan lalu lintas, ketersediaan air bersih, energi, serta kesenjangan infrastruktur.
Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi sektor pariwisata karena berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas destinasi.
Koster juga mengingatkan bahwa tanpa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, daya saing Bali akan terus menurun.
Ia mengatakan, “Kalau tidak didukung APBN akan menurun terus, kalau sudah macet, sampah, masalah air, makin menurun daya saingnya, berkurang orang ke Bali, mungkin akan pergi ke Malaysia, Thailand, pelaku usaha pariwisata disini tidak bisa senyum lagi nanti,”, tegasnya.
Data Ekonomi Jadi Dasar Permintaan Dukungan
Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya meminta bantuan, tetapi juga melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat dengan memaparkan data capaian kinerja Provinsi Bali sebagai dasar argumentasi.
Sepanjang 2025, Bali mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen dan menjadi yang tertinggi kelima di Indonesia, hanya berada di bawah provinsi yang memiliki sumber daya tambang seperti emas dan nikel.
Pertumbuhan ekonomi Bali ditopang oleh sektor pariwisata melalui upaya kolektif masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah daerah.
Selama 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali mencapai 7,050 juta kunjungan atau 45,8 persen dari total wisatawan mancanegara ke Indonesia yang berjumlah 15,39 juta.
Pada 2024, Bali menyumbang devisa pariwisata sebesar Rp167 triliun dengan jumlah 6,3 juta wisatawan mancanegara.
Koster meyakini kontribusi devisa pariwisata Bali pada 2025 akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan terus menyampaikan data tersebut kepada pemerintah pusat untuk memperkuat permintaan dukungan pembangunan infrastruktur.
- Penulis :
- Arian Mesa
