Pantau - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan Kartu Huma Betang Sejahtera hadir sebagai implementasi komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga kecil dan di wilayah pedalaman.
“Dengan kartu ini, kami ingin memastikan kesejahteraan masyarakat Kalteng, terutama masyarakat kecil dan di wilayah pedalaman,” ujarnya di Palangka Raya.
Program ini menerapkan sistem digitalisasi agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai aturan.
Bantuan yang terintegrasi dalam Kartu Huma Betang mencakup sektor pangan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta sektor lainnya dalam satu sistem.
Tetap Prioritaskan Program Pro Rakyat
Gubernur mengungkapkan kondisi fiskal daerah pada 2026 mengalami penurunan signifikan dengan APBD sekitar Rp5 triliun lebih, turun dari sekitar Rp10 triliun lebih pada 2025.
Meski terjadi efisiensi anggaran, pemerintah provinsi tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Meski demikian, saat adanya efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen memprioritaskan program-program pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat. Kartu Huma Betang Sejahtera ini menjadi pilar utama mewujudkan visi dan misi saya bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo,” tegasnya.
Tahap Awal Bantuan Pangan dan Tunai
Pada tahap awal, bantuan yang disalurkan berupa paket pangan senilai Rp150.000 yang terdiri atas beras premium 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kilogram, serta bantuan tunai sebesar Rp250.000.
Penyaluran dilakukan melalui Bulog dan Bank Kalteng kepada 279.434 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota.
Pelaksana tugas Sekda Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menjelaskan pendistribusian kartu menyasar keluarga tidak mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dimutakhirkan setiap triwulan oleh Kementerian Sosial RI.
Distribusi kartu melibatkan Relawan Kartu Huma Betang Sejahtera yang terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Program Keluarga Harapan, serta Pendamping Desa.
“Target hingga akhir Februari 2026, seluruh KPM telah menerima kartu ini,” ujar Leonard.
Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
