Pantau - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mendorong aparatur sipil negara memiliki sertifikasi khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan.
Ia juga menyarankan ASN menempuh pendidikan hukum termasuk melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau agar lebih memahami aspek regulasi dan perlindungan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyampaikan, “Penguatan sumber daya manusia SDM dan kompetensi khususnya bagi pimpinan dan pengelola keuangan daerah diharapkan mampu memperkuat pemahaman kebijakan fiskal daerah sekaligus membangun tata kelola APBD yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,”.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar.
Dalam forum tersebut ia menguraikan empat langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Empat langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD melalui optimalisasi belanja, inovasi pendapatan asli daerah yang tidak memberatkan masyarakat, pemanfaatan Program Strategis Nasional sebagai peluang pertumbuhan, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di daerah seperti keterlambatan penetapan APBD dan pejabat pengelola keuangan, keterbatasan SDM pengadaan barang dan jasa, proses lelang yang lambat, serta kekhawatiran ASN dalam pengelolaan anggaran.
Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah daerah didorong melakukan penetapan APBD tepat waktu dan melaksanakan pengadaan dini.
Percepatan belanja juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
