Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Ayok Rumbruren mengingatkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, agar mengutamakan mutu dan kualitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan tujuan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut harus memberikan dampak nyata bagi perbaikan gizi peserta didik, kelompok rentan, serta kelompok 3B ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Karena itu, kualitas makanan harus menjadi prioritas utama, bukan berorientasi pada bisnis atau keuntungan dari program MBG,” tegasnya.
Obet menyebut keberhasilan program MBG harus ditopang standar keamanan pangan, nilai gizi maksimal, serta konsistensi penyajian sesuai kebutuhan kesehatan penerima manfaat.
Dapur SPPG sebagai pelaksana teknis memiliki peran strategis untuk memastikan setiap porsi makanan aman, higienis, bergizi, dan layak konsumsi.
“Supaya tidak ada lagi terjadi kasus keracunan MBG, atau ditemukan roti berjamur. Maka dari itu, semua petugas SPPG wajib memberikan pelayanan maksimal” ujarnya.
Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap penyelenggaraan program MBG di Papua Barat termasuk Manokwari.
Pengawasan meliputi kualitas bahan baku, proses pengolahan, mekanisme penyaluran, hingga dampak terhadap perbaikan gizi masyarakat.
“Kami mau supaya program MBG ini benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar formalitas saja. Evaluasi akan dilakukan secara berkala,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah melalui instansi teknis untuk aktif melakukan pembinaan kepada penyelenggara dapur SPPG serta melibatkan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam penyusunan menu.
Upaya pemenuhan gizi seimbang dinilai selaras dengan target penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kemarin-kemarin masih ada beberapa kasus keracunan, dan saya harap ke depannya kasus seperti itu sudah tidak ada lagi. Kita semua mau supaya generasi masa depan itu lebih sehat,” ungkapnya.
Kepala Badan Gizi Nasional Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa menyebut jumlah dapur SPPG di Manokwari hingga Februari 2025 sebanyak 22 unit dengan 53.127 penerima manfaat MBG.
Terdapat SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya akibat temuan roti berjamur di SD Negeri 22 Wosi serta kasus makanan tidak layak yang menyebabkan siswa SMA Negeri 2 Manokwari keracunan.
“SPPG yang dihentikan sementara itu belum dapat digantikan oleh SPPG lain, karena kapasitas produksi dibatasi hanya 2.500 porsi per hari sesuai ketentuan BGN Pusat. Produksi MBG di Manokwari per hari 2.000 porsi," jelasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
