Pakar Nilai Mediasi Indonesia di Timur Tengah Belum Diperlukan Saat Ini

Pantau - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai mediasi Indonesia dalam konflik di Timur Tengah belum diperlukan pada tahap eskalasi saat ini.

Ia menyatakan, "Menurut saya, sebagai mediator tidak diperlukan sekarang, karena dua alasan,".

Hikmahanto menjelaskan alasan pertama karena pihak-pihak yang berkonflik masih berada dalam situasi saling menyerang dan merasa selangkah lagi akan meraih kemenangan.

Ia mengatakan, "Pertama para pihak yang berkonflik sedang tinggi-tingginya saling melakukan serangan yang merasa selangkah lagi akan menang,".

Alasan kedua, mediasi dinilai baru diperlukan ketika perang menjadi berkepanjangan dan para pihak ingin menyudahi konflik tanpa dianggap menyerah atau kalah.

Ia menjelaskan, "Peran mediator diperlukan saat perang menjadi berkepanjangan dan pihak-pihak yang berkonflik ingin menyudahi perang namun tidak mau dianggap menyerah atau kalah. Nah, di sini perlunya mediator untuk menyelamatkan muka agar tidak disebut pecundang,".

Sarankan Sikap Tegas dan Pertemuan OKI

Hikmahanto menyarankan pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap negara yang memulai perang serta segera mengadakan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam untuk meredam negara-negara Teluk agar tidak menyerang Iran.

Ia menyampaikan, "Sebaiknya pemerintah mengambil sikap tegas terhadap negara yg memulai perang. Kemudian segera mengadakan pertemuan OKI dengan tujuan meredam negara-negara teluk untuk tidak menyerang Iran,".

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk bertolak ke Iran guna memfasilitasi dialog demi terciptanya kondisi keamanan yang kondusif.

Dalam pernyataan resmi disebutkan, "Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,".

Langkah tersebut disebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif menjaga stabilitas global sesuai politik luar negeri bebas aktif.