Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia memimpin Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-1 Tahun 2026 untuk menyikapi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasokan energi nasional.
Sidang tersebut digelar untuk membahas potensi dampak konflik geopolitik terhadap sektor energi nasional serta langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi Indonesia.
Dalam keterangannya, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi nasional sehingga tidak terjadi kelangkaan di dalam negeri.
Bahlil menyampaikan "Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat".
Risiko Penutupan Selat Hormuz
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap pasokan energi global.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia.
Penutupan Selat Hormuz berpotensi mengganggu jalur logistik sekitar 20 persen pasokan minyak global atau setara dengan sekitar 20,1 juta barel per hari.
Gangguan pada jalur tersebut juga dapat memicu kenaikan harga minyak dunia karena berkurangnya distribusi minyak global.
Bahlil menegaskan bahwa penutupan Selat Hormuz bukan hanya persoalan geopolitik tetapi juga berkaitan langsung dengan pasokan minyak dunia.
Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari melintasi Selat Hormuz termasuk pasokan energi yang menuju Indonesia.
Bahlil menjelaskan "Pasokan energi (crude) untuk kebutuhan Indonesia yang melalui Selat Hormuz berasal dari negara-negara Timur Tengah sekitar 19 persen kebutuhan nasional atau sebesar 25,36 juta barel. Selebihnya, kita ambil dari Afrika, Angola, Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil yang tidak melalui Selat Hormuz".
Pemerintah Diversifikasi Sumber Energi
Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah mitigasi dengan mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah ke negara lain yang dinilai memiliki jalur pasokan lebih aman.
Salah satu negara yang menjadi alternatif sumber pasokan minyak mentah adalah Amerika Serikat.
Pengalihan sumber impor minyak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi bagi kebutuhan nasional tetap terjaga.
Untuk kebutuhan impor bahan bakar minyak, Bahlil menjelaskan bahwa pasokan Indonesia saat ini berasal dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah termasuk dari kawasan Asia Tenggara.
Bahlil menegaskan "Impor BBM relatif tidak masalah".
Sementara itu untuk komoditas liquefied petroleum gas kebutuhan nasional Indonesia masih sangat bergantung pada impor.
Kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 7,3 hingga 7,8 juta ton per tahun yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.
Pemerintah mengarahkan sebagian besar pasokan LPG tersebut berasal dari Amerika Serikat sebagai langkah diversifikasi sumber energi.
Kebijakan tersebut juga bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Pengalihan sumber pasokan LPG menjadi salah satu rekomendasi utama dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-1 Tahun 2026.
Selain pengalihan sumber impor energi sidang juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik.
Keberhasilan program biodiesel dijadikan sebagai salah satu referensi dalam upaya meningkatkan penggunaan energi dalam negeri.
Sidang Anggota Dewan Energi Nasional tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dari berbagai kementerian.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut hadir dalam sidang tersebut.
Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rachmat Pambudy ikut menghadiri sidang.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga hadir sebagai peserta rapat.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq turut menghadiri sidang tersebut.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga ikut dalam pertemuan tersebut.
Wakil Tetap Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman turut menghadiri rapat.
Selain unsur pemerintah sidang juga dihadiri oleh delapan anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Dewan Energi Nasional diwajibkan menyelenggarakan sidang paripurna secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun.
Selain sidang paripurna Dewan Energi Nasional juga mengadakan sidang anggota yang dipimpin oleh ketua harian setidaknya sekali setiap dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-1 Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman operasional cepat bagi kementerian dan lembaga terkait.
Pedoman tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian kondisi global.
- Penulis :
- Arian Mesa
