Pantau - Sebanyak 1.251 dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disanksi Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Maret 2026 akibat pelanggaran standar layanan, Kamis (26/03).
Ribuan Dapur Langgar Standar Operasional
Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menyoroti temuan pelanggaran tersebut dan mendorong penguatan sistem pengawasan serta akreditasi dapur.
Ia mengungkapkan, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi."
Dari total pelanggaran, sebanyak 1.030 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditangguhkan operasionalnya, 210 unit mendapat surat peringatan pertama (SP1), dan 11 unit menerima surat peringatan kedua (SP2).
BGN juga menyatakan bahwa dapur yang tidak melakukan perbaikan berpotensi dihentikan operasionalnya secara permanen.
Dorongan Pengawasan dan Sertifikasi Ketat
BGN merencanakan setiap dapur MBG wajib memiliki tiga sertifikasi utama, yakni laik higiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
Neng Eem menegaskan bahwa efektivitas sertifikasi sangat bergantung pada pengawasan di lapangan.
Ia menyatakan, "Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional."
Ia menilai langkah pemberian sanksi terhadap 1.251 SPPG merupakan awal penegakan disiplin, namun sistem akreditasi ke depan harus bersifat preventif.
Ia menambahkan, "Ke depan, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi."
Penguatan pengawasan diharapkan mampu memastikan program MBG berjalan optimal serta memberikan manfaat maksimal tanpa risiko bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
