Pantau - Sekretariat Jenderal DPR RI mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM dunia yang berpotensi membebani APBN.
Kebijakan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebagai bentuk komitmen menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab.
"Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global," ungkapnya.
Fokus Penghematan BBM dan Listrik
Terdapat tiga fokus utama efisiensi yaitu penghematan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di gedung DPR, serta pengetatan perjalanan dinas.
Pembahasan efisiensi telah dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri bersama unit kerja terkait seperti Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma serta Biro Umum.
Setelah Idulfitri, rencana efisiensi dimatangkan dan mulai diimplementasikan.
Salah satu kebijakan yang langsung diterapkan adalah pengaturan penggunaan listrik di kompleks DPR RI.
Mulai pukul 18.00 WIB dilakukan pemadaman listrik secara terjadwal untuk penghematan energi.
"Mulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien," jelasnya.
Penggunaan listrik sebelumnya tetap tinggi meskipun hanya sebagian kecil pegawai bekerja pada malam hari.
Tingginya penggunaan listrik berdampak pada operasional gedung seperti lift dan fasilitas lainnya yang tetap aktif.
Efisiensi juga dilakukan pada penggunaan BBM kendaraan dinas.
Setjen DPR RI menargetkan penghematan sekitar Rp1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan pembatasan BBM.
Penghematan dilakukan melalui pembatasan kendaraan operasional dan optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.
Pengetatan Perjalanan Dinas dan Rencana WFH
Terdapat wacana penerapan kerja dari rumah pada hari Jumat untuk mengurangi penggunaan BBM.
"Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar," ujarnya.
Pengeluaran untuk kegiatan rapat juga diperketat sebagai bagian dari efisiensi.
Jamuan rapat untuk pertemuan singkat tidak lagi diperkenankan.
Perjalanan dinas dibatasi secara selektif berdasarkan tingkat urgensi.
Kegiatan penting seperti pembahasan RUU atau uji publik tetap difasilitasi secara langsung.
"Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual," jelasnya.
Kebijakan efisiensi akan diterapkan secara disiplin hingga akhir tahun anggaran.
Tidak menutup kemungkinan adanya langkah efisiensi tambahan berdasarkan evaluasi berkala.
Indra memastikan kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR RI.
"Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.
Dinamika rapat DPR yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak dapat dibatasi secara kaku.
"Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami," pungkas Indra.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas fiskal nasional.
Setjen DPR RI tetap berkomitmen memastikan kinerja lembaga legislatif berjalan optimal dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
- Penulis :
- Arian Mesa
