Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan work from home satu hari dalam sepekan yang ditujukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, upaya menekan beban subsidi energi memang mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik.
Namun, ia menegaskan kebijakan harus berbasis perhitungan matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.
"WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial," ungkapnya.
Potensi Pergeseran Mobilitas dan Dampak Ekonomi
Ia menilai pendekatan sederhana dalam membaca pola konsumsi energi berisiko meleset dari tujuan.
Menurutnya, tanpa pembatasan seperti masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan meski bekerja dari rumah.
Ia menyebut jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat ke luar kota.
Selain itu, ia menyoroti dampak ekonomi yang dinilai sering luput dari perhitungan kebijakan tersebut.
Berkurangnya aktivitas perkantoran disebut dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan kerja.
Dampak tersebut dirasakan oleh pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.
"Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran," ujarnya.
Efektivitas Energi dan Usulan Perbaikan Subsidi
Ia menambahkan bahwa biaya operasional tidak hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga.
Salah satu dampaknya adalah meningkatnya konsumsi listrik di rumah.
Hal ini dinilai membuat efektivitas kebijakan WFH dalam penghematan energi menjadi dipertanyakan.
Ia menegaskan kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi.
"Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi," tegasnya.
Ia mendorong pemerintah memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Ia juga mengusulkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan kapasitas mesin besar.
Langkah tersebut dinilai lebih berdampak langsung tanpa membebani masyarakat kecil.
Ia menekankan pentingnya percepatan reformasi skema subsidi energi agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
"Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
