Wapres Gibran Berpotensi Mulai Berkantor di IKN Tahun Ini, Fasilitas Disebut Sudah Siap

Pantau - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berpotensi mulai berkantor di IKN pada 2026 karena gedung dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun.

Pernyataan tersebut disampaikan Basuki pada Senin, 30 Maret 2026, usai rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Basuki mengatakan, "Tahun ini bisa karena gedungnya sudah jadi, ya, furniturnya juga yang sementara juga sudah," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian staf Wakil Presiden telah berada di IKN sebagai bagian dari persiapan operasional.

"Ada beberapa (staf Wapres) di sana," ujarnya.

Basuki berharap rencana Wakil Presiden berkantor di IKN dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.

"Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya," katanya.

Dorongan DPR untuk Pemanfaatan Gedung

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyoroti pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN.

"Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang," tegasnya.

Ia menekankan bahwa fasilitas yang sudah dibangun harus segera digunakan agar tidak menjadi pemborosan anggaran negara.

Deddy juga meminta Basuki berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait optimalisasi penggunaan gedung di IKN.

"Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak (Basuki)? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri, enggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance (perawatan)," ujarnya.

Fokus Pembangunan IKN 2026

Dalam kesempatan yang sama, Basuki memaparkan sejumlah kegiatan prioritas OIKN untuk tahun 2026.

Salah satu fokus utama adalah pembangunan kawasan, termasuk penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN.