Kemendukbangga Dukung Kebijakan WFH ASN dan Imbau Kurangi Kendaraan Pribadi

Pantau - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendukung kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat serta mengimbau pegawai tidak menggunakan kendaraan pribadi dalam dua bulan ke depan di Jakarta, Rabu.

Imbauan Kurangi Kendaraan dan Hemat Energi

Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan pihaknya mendorong pegawai beralih ke transportasi umum guna mendukung efisiensi energi.

"Kita menganjurkan pegawai untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi setidaknya dalam dua bulan ke depan. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi. Selama periode ini, diharapkan pegawai lebih banyak menggunakan transportasi umum, baik untuk ke kantor maupun aktivitas lainnya," ungkapnya.

Ia menegaskan kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden terkait efisiensi energi dan pengaturan ulang pola kerja pegawai.

"Selanjutnya adalah perubahan perilaku. Kita melihat masih kurangnya kepedulian dalam penggunaan energi, seperti listrik, lampu, dan AC, yang berdampak pada biaya operasional. Oleh karena itu, kita mendorong pegawai untuk lebih hemat energi dalam aktivitas sehari-hari," ujarnya.

Pengaturan WFH dan Efisiensi Anggaran

Budi menjelaskan bahwa ASN diberikan kesempatan bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu tanpa mengganggu pelayanan publik.

"Jadi tidak harus selalu ke kantor dan tidak harus menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah menetapkan minimal satu hari dalam seminggu pada hari Jumat, sebagai hari di mana pegawai dapat bekerja dari tempat tinggal atau lokasi lain yang diizinkan, tetapi tentu dengan tetap menjaga agar layanan publik dan standar kinerja tidak terganggu. Saat ini, kita sedang mengatur pola pelaksanaannya," katanya.

Selain itu, Kemendukbangga akan mengalihkan anggaran rapat tatap muka menjadi kegiatan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

"Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk rapat, seperti sewa hotel atau konsumsi, akan direlokasi ke program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tuturnya.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.