Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando mendorong penerapan kebijakan Satu Data Indonesia serta penguatan sistem pendidikan berbasis data yang valid guna mendukung keberhasilan kebijakan wajib belajar 13 tahun di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Muslimin Bando saat kunjungan kerja spesifik Tim Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu pada Rabu (01/04/2026).
Ia menilai integrasi data lintas sektor sangat penting untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan sinkron dan terarah di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita harapkan seluruh sektor pembangunan menggunakan satu data yang valid, tidak lagi berbeda-beda antardaerah,” ujarnya kepada Parlementaria.
Muslimin mencontohkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum penting untuk menyatukan data ekonomi nasional agar lebih terintegrasi dan dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, keberadaan basis data yang sama akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dan terukur di berbagai sektor.
Ia menegaskan bahwa penggunaan data yang seragam akan meminimalkan perbedaan informasi yang selama ini sering terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain sektor ekonomi, Muslimin juga menyoroti kebijakan pendidikan nasional yang kini mengarah pada penerapan wajib belajar 13 tahun.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup pendidikan anak usia dini atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari sistem pendidikan formal.
“Sekarang wajib belajar tidak lagi 12 tahun, tetapi 13 tahun, termasuk PAUD. Ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelas Politisi Fraksi PAN tersebut.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data pendidikan yang akurat, terutama dalam menentukan angka harapan lama sekolah di setiap daerah.
“Penentuan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada data yang objektif dan valid,” katanya.
Komisi X DPR RI juga berharap revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas dapat memperkuat peran data statistik sebagai dasar utama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
