Pantau.com - Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid melempar tantangan kepada Joko Widodo untuk melakukan klarifikasi atau berdebat dengan Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi Sudirman Said terkait Freeport.
Hal itu menyusul tindakan Sudirman Said yang blak-blakan mengungkap pertemuan rahasia Presiden Joko Widodo dengan bos Freeport di Istana pada tahun 2015 terkait persoalan perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.
"Menurut saya pihak Pak Jokowi bikin klarifikasi atau kirim aja tim untuk berdebat dengan Pak Sudirman Said untuk kemudian membuktikan validitas dari informasi yang beliau sampaikan," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Baca juga: Soal Aksi Malam Munajat 212, HNW: Politis atau Tidak, yang Penting Tidak Melanggar Hukum!
Hidayat menilai hal itu seperti apa yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melemparkan tantangan kepada Jokowi untuk membuka dan membongkar lahan yang dikuasai oleh orang-orang yang sekarang menjadi timses atau tim pemenangan nasionalnya Jokowi.
"Ternyata yang dimiliki Pak Erick Thohir jauh lebih banyak daripada yang dikuasakan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak mendapatkan itu dari warisan dari mertuanya Pak Harto. Kesaksian dari Pak JK jelas itu bahwa HGU itu terjadi pada 2004 setelah lama Pak Soeharto lengser dan itu melalui mekanisme terbuka bahkan beliau membayar cash, jumlahnya saya agak lupa," ungkapnya.
Menurutnya, dengan usulannya itu bisa membuat masyarakat menilai mana yang lebih valid dalam memberikan informasi terkait permasalahan Freeport. Ia lebih menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.
"Kata kuncinya adalah bahwa semua sekarang ini sudah menjadi masalah publik sebaiknya semua pihak terkait memberikan klarifikasi di tingkat publik, untuk kemudian diuji oleh publik, mana yang lebih valid. Inilah rekan-rekan media memiliki peran untuk menghadirkan semua informasi itu secara berimbang," tandasnya.
Baca juga: Sudirman Said Blak-blakan Ungkap Isi Pertemuan Rahasia Jokowi dengan Bos Freeport
Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang juga mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, blak-blakan soal surat tertanggal 7 Oktober 2015. Surat tersebut disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.
"Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik," kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Sudirman membantah bahwa surat keluarnya surat itu atas inisiatifnya. Dia mengungkapkan, surat bisa keluar karena diperintahkan oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia yang juga atasannya sewaktu menjadi menteri.
"Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak Presiden," ungkap Sudirman.
- Penulis :
- Adryan N
